Upaya Y20 Indonesia mengadvokasi kebijakan selama 10 tahun akhirnya membuahkan hasil. Para delegasi Y20 disambut baik oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada acara santap malam bersama di hari Minggu, 17 Juli. Perhelatan ini juga dihadiri oleh Director of External Affairs Pluang Wilson Andrew dan Head of Corporate Communications Pluang Kartika Dewi.
Dalam Networking Night tersebut, Ketua DPR RI menekan pentingnya keterlibatan dan keterwakilan anak muda dalam proses pengambilan keputusan yang inklusif guna memperkuat pilar-pilar demokrasi. Senada dengan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Basweda juga menegaskan pihaknya siap mendukung hasil rekomendasi kebijakan dari KTT Y20 pada Senin, 18 Juni. Hasil komunike ini merupakan buah pemikiran pemimpin pemuda Y20 dan akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai pemegang Presidensi G20.
Director of External Affairs Wilson Andrew menanggapi positif dukungan yang diberikan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk KTT Y20, “Kami berterima kasih atas dukungan langsung dari Pemerintah kepada inisiatif yang konstruktif dari Y20. Pluang juga turut serta berpartisipasi memberikan perspektif baru pada isu prioritas transformasi digital. Kami berharap hasil komunike Y20 bisa menjadi acuan para pemimpin G20 dalam mengambil kebijakan yang berorientasi pada masa depan pemuda.”
Inklusi keuangan digital, khususnya pada generasi muda Indonesia, menjadi prioritas Pluang guna mendukung pemerataan akses sektor keuangan digital. Seperempat pengguna Pluang berasal dari kota-kota di luar pulau Jawa dan semakin tingginya investor muda dan pemula yang memulai perjalanan investasinya di Pluang. Proporsi tersebut berasal dari kota-kota seperti Makassar (9,4%), Medan (5,7%), Palembang (5,6%), dan Pekanbaru (3,8%).
Pluang juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan regulator untuk terlibat langsung pada kebijakan-kebijakan kunci terkait layanan keuangan digital. Lewat asosiasi profesional seperti Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Pluang turut terlibat dalam upaya membangun tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan regulasi digital. Langkah ini menjadi sinerga dalam menjawab kekhawatiran terkait perlindungan konsumen, terutama pada isu keamanan siber, penipuan, dan penyalahgunaan data untuk kegiatan ilegal lainnya.
