Pemerintah, OJ, dan BI menegaskan komitmen mereka untuk terus mendukung perkembangan dan kontribusi industri fintech terhadap penguatan ekonomi digital Indonesia melalui regulasi yang mampu memacu lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan digital dan juga mampu memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat pengguna layanan fintech dan ekosistemnya.
Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam sambutan bertajuk “Keep Marching On: Streamlining Financial Services Digitalization for Faster Economy Recovery” dalam acara pembukaan Indonesia Fintech Summit (IFS 2021) yang digelar secara hybrid dari Nusa Dua, Bali. Selain terus memberikan dukungan lewat regulasi yang akomodatif, pemerintah juga sudah menjadikan investasi pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu prioritas utama selain kesehatan dan pendidikan guna mempercepat penyediaan akses jaraingan internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia. APBN 2022 sudah mengalokasikan Rp. 25,4 triliun untuk melanjutkan berbagai program pembangunan infrastruktur TIK.
“Seiring dengan akselerasi adopsi Layanan Keuangan Digital dan perubahan perilaku masyarakat ke arah ekonomi digital, maka sektor keuangan digital, termasuk fintech, memiliki potensi yang sangat besar. Pemerintah dan regulator akan terus mendukung inovasi di sektor layanan keuangan digital agar dapat memberikan kontribusi positif yang lebih besar kepada perekonomian Indonesia. Di sisi lain, kita semua harus mengantisipasi model-model bisnis baru dari layanan keuangan digital agar dapat memberikan perlindungan konsumen yang semakin baik,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Di tengah maraknya tantangan yang muncul dari pelaku industri illegal, pemerintah secara tegas mengapresiasi kontribusi nyata fintech sebagai mitra pemerintah yang telah mendukung keberhasilan berbagai program. Program-program kemitraan dengan fintech yang diapresiasi dengan tinggi antara lainya adalah penjualan SBN retail online melalui mitra distribusi fintech. Disampaikan bahwa investor lewat media fintech tumbuh dari 7,9% pada ORI16 di tahu 2019 menjadi 11,9% untuk ORI17 di 2020.
Program kemitraan pemerintah dan fintech lainnya yang berhasil adalah penyaluran bansos secara nontunai, terutaam di masa pandemi ini, pendistribusian Kartu Pra-Kerja di mana sebayak 5,3 juta penerima baru memiliki rekening bank atau e-wallet setelah mengikuti program, pengunaan e-money untuk pembayaran transportasi dan transaksi lainnya, dan juga pelaporan dan pembayaran pajak online.
Mengenai peningkatan fintech dalam mendukung penguaran ekonomi digital nasional yang berkelanjutan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kembali komitmen pemerintah Indonesia untuk terus melakukan langkah “riding the waves” dari pengembangan teknologi yang sangat cepat. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diusampaikan dalam sidang tahunan IMF-WB 2018 di Bali, yang menghasilkan “Bali Fintech Agenda” dan menyepakati 12 elemen yang menjadi kebijakan pengembangan ekonomi digital yaitu:
- Memperkuat Komitmen Fintech
- Mengaktifkan Teknologi Baru untuk Meningkatkan Penyediaan Layanan Keuangan
- Memperkuat Persaingan dan Komitmen untuk Pasar Terbuka, Bebas, dan Persaingan yang sehat
- Mendorong Fintech untuk Mempromosikan Inklusi Keuangan dan Mengembangkan Pasar Keuangan
- Memantau Perkembangan Pendalaman Pemahaman tentang Sistem Keuangan yang Berkembang
- (Mengadaptasi Kerangka Regulasi dan Praktik Pengawasan untuk Penegembangan yang teratur dan Stabilitas Sistem Keuangan
- Menjaga Integritas Sistem Keuangan
- Modernisasi Kerangka Hukum untuk Menyediakan Legal Landscape
- Memastikan Stabilitas Sistem Moneter dan Keuangan Domestik
- Infrastruktur Keuangan dan Data yang untuk Mempertahankan Sustainabilitas Manfaat Fintech
- Mendorong Kerjasama Internasional dan Pertukaran Informasi
- Meningkatkan Pengawasan Kolektif Sistem Moneter dan Keuangan Internasional.
“Ke depan, kami berharap peran fintech akan terus meningkat dan berkembang dalam upaya mereformasi dunia keuangan, bahkan memiliki andil dalam mendukung misi penanggulangan isu perubahan iklim. Saat ini dunia digital Indonesia berada di empat besar dunia dan mempunyai potensi yang sangat besar dari besarnya pasar, keterbukaan akan inovasi dan populasi yang mayoritas adalah usia produktif dan melek digital,” ujar Sri Mulyani.
Pembukaan Indonesia Fintech Summit 2021 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (11 /12). Dari kiri ke kanan: Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir berfoto bersama.
Optimalisasi Berkah Fintech lewat Sinergi Ekosistem: Fintech – Digital Banking – e-Commerce
Di kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa Bank Indonesia sudah mengambil beberapa langkah dalam mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia yaitu:
- Menerbitkan BSPI 2025 untuk menavigasi upaya reformasi struktural perekonomian Indonesia menuju transformasi digital
- Meluncurkan standarisasi nasional di sistem pembayaran berupa QRIS dan SNAP
- Mempersiapkan inovasi digital sistem pembayaran ritel dalam mewujudkan layanan sistem pembayaran yang cepat mudah murah andal melalui BI-FAST
- melakukan reformasi pengaturan di sistem pembayaran
- meningkatkan pelayanan program pemerintah melalui elektronifikasi penyaluran dana bansos.
“Dalam mempercepat transformasi digital, terdapat beberapa syarat untuk mendukung ekosistem digital yang terus berkembang, pertama keberadaan infrastruktur dan konektivitas digital, kedua interkoneksi fintech dengan bank dan e-commerce, ketiga reformasi pengaturan sistem pembayaran, dan keempat peningkatan literasi keuangan,” ujar Perry. “Untuk mengoptimalkan manfaat, Fintech tidak bisa sendirian. Harus ada sinergi dengan Digital Banking dan e-Commerce yang potensi pasarnya besar untuk tumbuh optimal.”
Gubernur BI menambahkan bahwa agenda prioritas jalur keuangan dalam Presidensi G20 yang relevan dengan tugas BI antara lain adalah normalisasi kebijakan moneter, penguatan digitalisasi sistem pembayaran, dan peningkatan sistem keuangan yang inklusif. Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan sebagai pengampu jalur keuangan di G20, mendorong penyorotan kesukseskan Indonesia dalam G20 lewat kolaborasi dengan industri termasuk fintech untuk mendesain pertemuan dan webinar yang mendukung agenda prioritas jalur keuangan dalam presidensi G20.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan berkah fintech, kebijakan OJK mengakomodasi pengembangan inovasi industri tersebut. Produk-produk keuangan yang dulu hanya dapat dikeluarkan oleh lembaga keuangan, saat ini dapat dikeluarkan oleh lembaga-lembaga non-keuangan seperti fintech. WImboh juga mengungkapkan bahwa fintech yang berbasis teknologi digital bahkan mampu memperluas jangakuan layanan keuangan yang selama ini terkendala faktor geografis.
“Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi transaksi digital terbesar yaitu USD124 miliar. Kami pun mendorong sektor non-bank seperti fintech dan non-finansial seperti agrikultur, properti, kesehatan, hingga pendidikan untuk terintegrasi ke dalam satu ekosistem finansial. Recover Together, Recover Stronger,” kata Wimboh. “Guna mengoptimalisasi berkah atau dampak positif fintech untuk Indonesia, edukasi untuk tujuan peningkatan literasi masyarakat tetap menjadi hal yang kritikal. Belum semua anggota masyarakat memahami apakah produk-produk keuangan sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak, legal atau ilegal, bagaimana melindungi data pribadi, hingga pemahaman terhadap suku bunga, keamanan siber, serta keseriusan dalam penegakan hukumnya.”
Wimboh juga mengungkapkan pernyatan menarik tentang perlunya regulasi yang lengkap, tidak hanya dari sektor finansial, tetapi juga antara pemangku kebijakan. “Sebab, enabler-nya banyak, ada Robotic Process Automation, distribusi, konektivitas 5G, komputasi cloud, Internet of Things, Big Data Analytic, hingga Kecerdasan Artifisial. Ini sebuah revolusi yang luar biasa yang membuat kami, OJK, optimistis akan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.”
Mendorong Inklusi Keuangan melalui Fintech
Ada 320 lebih startup fintech yang saat ini beroperasi di Indoensia. Arsjad Rasyid, Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) mengatakan bahwa fintech berpotensi membantu menyediakan sumber pembiayaan alternatif bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), memfasilitasi pertumbuhan yang inklusif dan lebih kuat. Saat ini, meski UMKM berkontribusi 60% terhadap PDB dan 97% penyerapan tenaga kerja, namun baru 25% UMKM yang menerima pembiayaan yang dibutuhkan.
“Bayangkan besarnya pertumbuhan yang bisa dicapai oleh pihak lain dan 75% UMKM jika Fintech bisa memberikan pendanaan kepada mereka, sehingga manfaat yang diharapkan bagi fintech dan pemain digital lainnya yang melayani UMKM juga tidak hanya teoritis. Fintech juga berpotensi untuk meningkatkan inklusivitas layanan keuangan terutama bagi 100 juta populasi yang masih belum memiliki rekening perbankan dan belum bisa mengakses layanan keuangan dari perbankan,” ujar Arsjad sembari mencontohkan keberhasilan para pelaku usaha tradisional dari daerah dalam melakukan ekspansi bisnis berkat dukungan teknologi digital dan fintech.
Gubernur Bali Wayan Koster dalam pidato pembukaan IFS 2021 juga mengatakan bahwa adopsi teknologi digital, termasuk pemanfaatan fintech, telah menjadi bagian dari konsep perekonomian Bali yang bersama Ekonomi Kerthi Bali, yaitu ekonomi untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi, dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai filisofis Sad Kerthi.
“Mengakomodasi penerapan/perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital menjadi salah satu dari 11 prinsip dalam Ekonomi Kerthi Bali yang akan mendukung 6 pilar sektor unggulan, yaitu: (1) Pertanian dalam arti luas (organik); (2) Kelautan dan Perikanan; (3) Industri; (4) IKM, UMKM, dan Koperasi; (5) Ekonomi Kreatif dan Digital; serta (6) Pariwisata,” ujar Wayan Koster. “Indonesia Fintech Summit 2021 ini diharapkan dapat menjadi ajang bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, pelaku dan penggiat tekfin menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama. Kami berharap dapat terjalin kesepakatan dan komitmen bersama untuk memajukan dan mengembangkan industri secara bertanggung jawab yang memberikan dampak bagi Indonesia, serta guna mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui inovasi keuangan digital, serta mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang semakin maju, sejahtera dan bahagia.”
