OJK Beri Edukasi Daring agar Masyarakat Terhindar dari Investasi Bodong

Belum lama, Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Halimatus Sa’diyah membagikan edukasi kepada masyarakat tentang modus pinjaman online ilegal. Pemberian edukasi ini diharapkan agar masyarakat terhindar dari maraknya modus penawaran pinjaman online ilegal menjelang Lebaran, atau yang dikenal dengan investasi bodong.

Mengutip dari Antara.com, Halimatus mengungkapkan beberapa hal terkait penipuan pinjaman online yang marak terjadi di kalangan masyarakat, selama di acara diskusi daring yang belum lama digelar. Ia menghimbau masyarakat untuk menggunakan logika ketika ditawari pinjaman online ilegal. “Selalu ingat 2L, 2L ini yang pertama adalah L-nya legal, kemudian logis,” imbuh Halimatus.

Selama diskusi berlangsung, ia mendorong masyarakat untuk terus mengikuti informasi terbaru tentang modus penipuan pinjaman online maupun investasi bodong. Ia ingin masyarakat bisa memastikan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang dipakai memiliki legalitas yang sudah terjamin. Misalnya kepemilikan izin usaha dan uji produk yang telah disetujui oleh pihak otoritas yang berwenang.

Halimatus menyuarakan alasan di balik masih banyak masyarakat Indonesia yang terjerat ke dalam modus penipuan pinjaman online atau investasi bodong. Menurutnya, beberapa masyarakat tidak mengetahui jika pinjaman online atau investasi bodong tersebut tidak diakui secara resmi.

Maka dari itu, ia meminta masyarakat untuk selalu memeriksa keaslian PUJK yang ditawarkan dengan menghubungi pusat panggilan OJK di nomor 157, atau menghubunginya melalui WhatsApp OJK di nomor 081157157157.

Terdapat beberapa ciri untuk memastikan apakah PUJK yang digunakan resmi diawasi oleh OJK atau tidak. Pertama, apabila PUJK tersebut resmi, biasanya memiliki layanan pengaduan konsumen. Kedua, penawaran yang ditawarkan oleh PUJK resmi tentunya bersifat lebih masuk akal.

“Kalau kemarin investasi bodong yang banyak ini menjanjikan return yang sangat tinggi. Hari ini simpan Rp1 juta, bulan depan uangnya Rp2 juta, ini kan tidak logis sebenarnya,” ungkapnya.

Masyarakat Indonesia juga bisa memastikan resmi tidaknya PUJK tersebut dengan membandingkan suku bunga deposito dengan keuntungan yang diperoleh. Sebagai tambahan, PUJK yang resmi umumnya telah memenuhi syarat keamanan yang ketat dari otoritas yang berwenang.