Mantan Kapolri Konfirmasikan Batal Jadi Komisaris Utama Grab Indonesia
Published: 19 Feb 2017, oleh Conny
Sebelumnya sempat diumumkan melalui rilis resmi Grab Indonesia, mantan Kapolri Jendral Badrodin Haiti akhirnya memberikan klarifikasi. Ada dua hal yang disampaikannya. Pertama, belum terjadi kesepakatan antara dirinya dengan Grab Indonesia secara resmi untuk penunjukannya sebagai komisaris utama perusahaan, barulah sebatas diskusi. Kedua, Badrodin Haiti mengatakan bahwa ia tidak jadi menjabat komisaris utama Grab Indonesia.
Dilansir dari Kumparan, alasan yang disampaikan Badrodin Haiti terkait etika. Pasalnya, ia telah terlebih dulu dipercaya menjadi komisaris utama di salah satu perusahaan pengembang Waskita Karya. Meski tidak ada aturan yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menjabat komisaris utama di dua perusahaan, namun hal tersebut kurang tepat untuk dilakukan bagi Badrodin Haiti secara pribadi.
Sebelumnya, dalam rilis resmi Grab Indonesia seperti yang diungkap Ridzki Kramadibrata selaku Managing Director, hadirnya mantan Kapolri tersebut di tubuh perusahaannya akan memantau dan menjaga tata kelola serta kelangsungan jangka panjang perusahaan melalui peran pengawasan terhadap kinerja dewan direksi. Pemilihan Badrodin Haiti dilatarbelakangi oleh pengalamannya yang luas dalam bekerjasama dengan pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan kepentingan yang beragam.
Perekrutan tokoh berpengaruh untuk mengakselerasi bisnis tidak hanya dilakukan oleh Grab. Uber sebagai pesaingnya juga melakukan pendekatan yang sama sejak awal popularitasnya mencuat. Kala itu, salah satu mantan penasehat presiden Obama direkrut menjadi salah satu penanggung jawab perusahaan untuk komunikasi hukum dan politik. Strategi seperti ini dilakukan untuk menekan gejolak sosial yang terjadi dalam lingkup kerja perusahaan transportasi on-demand tersebut.
Meski sudah sangat jarang terdengar, isu penolakan terhadap layanan transportasi berbasis aplikasi pernah terdengar. Bahkan, hal tersebut pernah menjadi isu yang serius di Indonesia. Melibatkan komponen besar dari dunia politik bisa jadi memberikan arahan yang tepat untuk meluruskan laju atau koordinasi bisnis sejalan dengan ketentuan yang berlaku.