Starlink akhirnya masuk ke Indonesia. Ternyata, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjaid salah satu lokasi pengujian layanan internet berbasis satelit teresebut. Sebagai calon ibu kota negara baru Indonesia, Starlink yang notabene adalah satelit asing menimbulkan kekhawatiran mengenai ancaman kedaulatan keamanan negara.
Menanggapi hal teresebut, Kementerian Komunikasi dan Infomatika (Kominfo) telah buka suara. Sebelum Starlink masuk ke pasar ritel, terutama karena akan melayani IKN, pemerintah sudah melakukan kajian secara komprehensif.
"Salah satu untuk bagaimana kita melindungi data itu adalah dengan (Starlink) dengan berbadan hukum Indonesia, itu yang akan melindungi kita, data-data kita," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong di Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Untuk bisa hadir di Indonesia, Elon Musk teelah mendirikan PT Starlink Services Indonesia sebagai salah satu syarat untuk bsia masuk ke pasar ritel Indonesia.
"Jadi, kalau ada, katakanlah begini ada persoalan (hukum) itu gampang nuntutnya lah ya, karena ada di Indonesia, brand hukumnya Indonesia," kata Usman.
Selain bisa dihadapkan dengan hukum Indonesia, pemerintah juga bisa memantau Starlink jika perusahaan tersebut melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia.
"Kita bisa mengawasinya kalau ada yang dirugikan, jadi kita tahu ke mana kita akan mempersoalkan begitu. Nah, jadi kita sudah pikirkan itu juga secara teknis ya, kan ada Undang-Undang PDP, (Starlink) harus menggunakan data sesuai dengan peruntukannya, tutur Usman.
"Kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, maka dia melanggar Undang-Undang PDP. Misalnya, mohon maaf nih dijual, ya tentu tidak boleh. Bukan tidak perlu khawatir, tetapi kita tetap antisipasi itu ya karena banyak di negara lain terjadi," sambungnya.
Sebelumnya sudah diberitakan bahwa praktisi kedirgataraan menyoroti kajian keamanan dan kebutuhan Starlink di Indonesia harus diungkap ke publik.
Dr Dipl. Ing. Lilly S. Wasitova, seorang aerospace engineer dan praktisi teknologi kedirgataraan, mengatakan bahwa satelit sudah mengalami revolusi yang sangat cepat, membuat ruang angkasa dan ruang antariksa di atas Indonesia menjadi sangat strategis. Selain ada potensi sampah antariksa yang besar, Lilly jgua mengatakan bahwa faktor keamanan dan kedaulatan harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin operasi satelit yang akan berusaha.
"Itu yang membuat sampai saat ini India menolak operasional Starlink di negaranya. Masuknya Starlink bisa menjadi faktor keamanan dan kedaulatan India menjadi rentan. Saya tak yakin Indonesia memiliki kajian yang mendalam mengenai aspek keamanan dan kedaulatan ketika Starlink diberikan izin berusaha," kata Lilly.
