Pinjaman daring atau yang dikenal dengan sebutan pinjaman online (pinjol) yang bersifat ilegal kerap menjebak anak muda sebagai korbannya. Tidak sedikit dari mereka yang tertipu dengan penampilan aplikasi pinjol yang menyerupai aplikasi teknologi finansial (fintech).
Guna mencegah terjadinya hal tersebut, belum lama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) membagikan informasi seputar perbedaan aplikasi pinjol ilegal dengan aplikasi fintech.
Dikutip dari CNBC Indonesia, Director of Corporate Communication AFPI, Andrisyah Tauladan mengungkapkan ada beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat mengenai perbedaan pinjol ilegal dengan aplikasi fintech P2P lending yang memiliki izin dari OJK.
Pertama adalah masalah keamanan data. Biasanya aplikasi fintech yang telah berizin hanya meminta akses ke kamera, mikrofon, dan lokasi pada ponsel pengguna yang menyesuaikan dengan regulasi perlindungan data pribadi konsumen. Selain itu, mereka juga akan meminta izin secara jelas sebelum mengakses data pribadi konsumen.
Sementara aplikasi pinjaman online ilegal akan meminta akses berupa daftar kontak yang tersimpan pada ponsel pengguna. Hal ini dapat memicu pencurian data pribadi konsumen maupun kontak milik pengguna, yang sebenarnya tidak terlibat dalam pinjaman tersebut.
Selain dari segi keamanan data, perbedaan lainnya terletak pada transparansi informasi. Aplikasi fintech P2P lending berizin membagikan informasi yang bersifat transparan kepada para penggunanya. Mulai dari suku bunga, biaya, hingga ketentuan lainnya.
Tidak lupa, mereka juga memastikan pengguna memahami semua syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum menandatangani perjanjian. Sebagai informasi yang dikutip dari CNBC Indonesia, aplikasi tanda tangan yang dimiliki oleh aplikasi fintech legal sudah bersertifikasi elektronik, sehingga bukan sekadar tombol persetujuan.
Meskipun cukup banyak aplikasi pinjaman online yang mengaku telah bersertifikasi OJK, warga dihimbau untuk berhati-hati dan tetap waspada. Cara untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut sudah terverifikasi OJK atau belum, adalah dengan memeriksanya melalui situs resmi OJK maupun AFPI. Selain itu, pastikan mereka memiliki alamat kantor yang jelas, nomor yang dapat dihubungi, dan layanan pelanggan yang selalu siap siaga untuk merespon.
Informasi lainnya yang perlu diketahui adalah bahwa aplikasi fintech yang bersertifikasi OJK tidak akan melakukan intimidasi, paksaan, atau kekerasan dalam menagih pelanggannya. Mereka lebih mengedepankan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna dalam melakukan transaksi maupun pinjaman daring.
“Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah di atas, masyarakat dapat terlindungi dari risiko 'pinjol' dan dapat memanfaatkan layanan fintech P2P lending yang diawasi untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan aman dan nyaman,” tutur Andrisyah.
