CEO Telegram Akui Adanya Miskomunikasi dengan Pemerintah Indonesia
Published: 17 Jul 2017, oleh Adi P
Selaku sang Founder dan CEO untuk Telegram, Pavel Durov kembali mengemukakan pendapatnya setelah sebelumnya sempat memberikan pernyataan tentang tidak adanya pemberitahuan pemblokiran atas Telegram di Indonesia.
Dalam penyataan yang belakangan telah dilontarkan di channel Telegram miliknya itu, Durov mengakui adanya miskomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Begitulah, ia mengakui bahwa Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mencoba menghubungi pihak Telegram untuk melaporkan konten terkait terorisme. "Ternyata, pejabat Kementerian baru-baru ini telah mengirimkan daftar saluran publik di Telegram dengan konten terkait terorisme ke kami, dan tim kami tak segera memprosesnya dengan cepat," ungkap Durov.
Hal senada pun disebutkan oleh Menkominfo RI, Rudiantara, yang mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya menghubungi Telegram untuk berkomunikasi terkait pelaporan konten terorisme.
Durov juga mengakui bahwa pihaknya kurang memahami permintaan Kemkominfo tersebut secara tepat. "Ini menyebabkan terjadinya miskomunikasi dengan pihak Kementerian. Untuk memperbaiki situasi ini, kami akan menerapkan tiga langkah solusi," kata Durov.
"Kalau berkomunikasi dengan Telegram harus lewat web. Kami sudah mengupayakan hal tersebut, tapi tak ada respons. Apa boleh buat, ini untuk kepentingan kita bersama," jelas Menkominfo pada Jumat lalu, tanggal 14 Juli 2017, mengenai pemblokiran Telegram.
Durov mengatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara indah yang pernah ia kunjungi hingga beberapa kali. Tak lupa, ia menyebutkan bahwa banyak user awal Telegram berasal dari Indonesia.
"Sekarang, kami memiliki beberapa juta pengguna di negara yang indah ini. Saya beberapa kali ke sana dan memiliki banyak teman di sana," ujar Durov.
Untuk itulah, ia berkomitmen untuk menghapus segala sesuatu yang berkaitan dengan terorisme dalam layanannya agar Telegram bisa kembali dapat diterima di Indonesia.