Guna membuka wawasan para pelaku UKM terhadap berbagai kesempatan yang didukung oleh pemerintah, Ninja Xpress membuka akses ke Kementerian Koperasi dan UKM RI (Kemenkop UKM) dan Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) melalui Program Aksilerasi III. Pada sesi khusus yang dibawakan oleh para perwakilan pejabat publik ini, para peserta UKM mendapatkan informasi mengenai beragam program pemberdayaan dan pengembangan yang sedang dijalankan oleh pemerintah dan dapat diikuti secara gratis.
Seperti yang telah banyak diketahui, populasi usaha terbesar di Indonesia yang proporsinya mencapai 99,62 persen dari total 64.166.606 usaha di Indonesia masihlah dipegang oleh para pelaku UKM. Kontribusi UKM kepada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,5 persen.
“Kekuatan UKM yang cukup besar dalam mempengaruhi perekonomian negeri memang sudah tidak [perlu] diragukan lagi. Hal ini membuat Ninja Xpress tergerak untuk mendukung pemberdayaan UKM dengan program [yang] berkelanjutan seperti Aksilerasi. Dukungan Ninja Xpress sebagai mitra UKM bukan hanya di tahun ini saja, namun [juga] berharap [agar] ketika nanti saatnya sudah terbebas dari pandemi, kami akan terus mengevaluasi, mengolah, dan berinovasi agar menghasilkan program Aksilerasi yang tepat guna dengan terus mendengar [secara] langsung kebutuhan dari para pelaku UKM negeri,” ujar Andi Djoewarsa selaku Chief Marketing Officer, Ninja Xpress.
Seperti yang dilakukan oleh Kemenkop UKM, melalui Banpres Produktif bagi Usaha Mikro (BPUM) yang diberikan sejak tahun 2020 dan dilanjutkan pada tahun 2021, pemerintah sangat berharap agar UKM dapat tetap bertahan dalam menghadapi krisis di saat ini.
Pada tahun 2021, alokasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 15,36 triliun yang ditujukan bagi 12,8 juta pelaku usaha. Cara mendapatkan Banpres hanya dengan melengkapi dokumen usulan, fotokopi KTP, KK, NIB atau nomor induk berusaha, Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kepala desa. Banpres BPUM cair dengan nominal Rp 1,2 juta per UMKM yang namanya terdaftar sebagai penerima di eform.bri.co.id untuk penyaluran via BRI dan banpresbpum.id untuk penyaluran via BNI.
Ada pun cara untuk mengecek nama pelaku UMKM di dua link BRI dan BNI tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan NIK E-KTP setelah melakukan login ke link online penerima Banpres BPUM Rp 1,2 juta yang terakhir disalurkan pada bulan September 2021 ini.
Rahmadi, M. Si selaku Asisten Deputi Bidang Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM RI menegaskan, “Selain BPUM, sebetulnya [ada] berbagai program [yang] kami sediakan, dengan harapan [agar] pelaku UKM dapat terbantu dan terus menjalankan operasional bisnis dengan cerdas; melihat berbagai peluang agar tetap meningkatkan perekonomian nasional.”
Selain BPUM, program literasi digital, kapasitas produksi, kualitas produk, hingga akses pasar disediakan secara khusus oleh Kemenkop UKM dalam rangka digitalisasi UKM dengan pengupayaan sebanyak 30 juta UMKM untuk menempuh digitalisasi hingga tahun 2024 nanti. Hingga saat ini, perlu ada sebanyak 6 juta UMKM untuk masuk ke ranah digital per tahunnya guna dapat merealisasikan target tersebut.
Layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil (LBPH-PUMK) juga disediakan oleh Kemenkop UKM dengan program strategis, seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, pendampingan di dalam pengadilan.
Pemerintah saling bersinergi dalam rangka membantu pelaku UKM nasional. Sama halnya dengan Kemenkop UKM, Kemenperin dalam kesempatan yang sama di acara Aksilerasi III Ninja Xpress juga menyampaikan program dukungan secara khusus bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar terus berkontribusi dalam membantu meningkatkan perekonomian nasional.
Kemenperin menyediakan berbagai program untuk meningkatkan permintaan pasar bagi pelaku IKM, seperti kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penguatan IKM dalam marketplace, katalog sektoral Kemenperin, serta penggalian kebutuhan atau kompetensi yang dibutuhkan oleh UKM ke depannya (link and match) dengan menyediakan kerjasama yang tepat guna.
"Melalui Rencana strategis e-smart IKM Kemenperin [pada tahun] 2020 hingga 2024, sebagai salah satu strategi penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor IKM dan juga mendorong terus gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, [maka dicanangkan] target [sebanyak] 6000 IKM per tahunnya, hingga [tahun] 2024,” ujar Ir. Dini Hanggandari, M.Si, Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut
Harapan bersama pada program Bangga Buatan Indonesia (BBI) adalah dapat menciptakan nilai (value creation) bagi produsen Artisan Indonesia dan konsumen dalam memiliki produk-produk yang berkualitas. E-smart IKM juga menjadi program unggulan dari Kemenperin dalam membantu produktivitas pelaku IKM atau UKM.
Dalam kelas Government Special Day Aksilerasi III, Dini mengaku, “BBI di [tahun] 2021 tengah berusaha [untuk] menaikkan target hingga [tahun] 2023. Melalui BBI, terdapat peningkatan jumlah unit Artisan (UMKM/IKM) dari [sebanyak] 11,7 juta menjadi 30 juta dan peningkatan permintaan terhadap produk ekonomi kreatif buatan Artisan Indonesia. Karena BBI akan tersedia di berbagai daerah, maka diharapkan adanya peningkatan peran aktif [dari] Pemerintah Daerah, Tops Brands, dan media massa.”
Dengan menggandeng para mentor yang andal di bidangnya masing-masing, Ninja Xpress sangat berharap pada pelaku UKM untuk tetap produktif dan terus melesat di tengah kondisi yang menantang.
“Lebih dari 500 pelaku UKM hadir di sesi Government Special Day, mereka fokus [untuk] menyaksikan dan bertanya terkait kesempatan yang mungkin bisa dimanfaatkan. Hal ini selaras dengan Suara UKM Negeri [yang] menyatakan bahwa hampir semua UKM mengharapkan bantuan pendampingan percepatan bisnis untuk mengembangkan sumber daya manusianya. [Sebanyak] 53% Program pelatihan dengan sistem mentoring adalah yang paling populer yang diharapkan [oleh] pelaku UKM. Dukungan pemerintah adalah salah satu yang dibutuhkan [oleh] pelaku UKM [pada] saat ini,” tutup Andi.
